MEDIA DAN PEMERINTAH

MEDIA DAN PEMERINTAH

MEDIA MEMERLUKAN PEMERINTAH SEBAGAI SUMBER BERITA; PEMERINTAH MEMERLUKAN MEDIA UNTUK MENTRANSMISIKAN KEBIJAKAN. KEDUANYA BERSIFAT LOVE-HATE RELATIONSHIP KARENA PERS CENDERUNG MENYIARKAN BERITA NEGATIF YANG MUNGKIN LEBIH DISUKAI KHALAYAK SEDANGKAN PEMERINTAH MEMERLUKAN PEMBERITAAN SENANTIASA POSITIF

   HUBUNGAN PERS DAN PEMERINTAH INDONESIA

KOLONIAL BELANDA : LARANGAN MENERBITKAN SURAT KABAR SETELAH BATAVIASCE NOUVELLES (1744) KARENA KHAWATIR RAHASIA VOC DIKETAHUI PESAING

KOLONIAL JEPANG : SEMUA MEDIA DITUTUP DAN DITEMPATKAN DI BAWAH PENGAWASAN MILITER JEPANG

AWAL KEMERDEKAAN DAN ORDE LAMA : SURAT KABAR MENYUARAKAN KEPENTINGAN PARTAI

ORDE BARU : PANGKOPKAMTIB MENERTIBKAN MEDIA YANG DIANGGAP MERESAHKAN PEMERINTAH DAN MASYARAKAT (SECURITY APPROACH)

REFORMASI : SIUPP DICABUT.

HUBUNGAN PERS DAN PEMERINTAH

GUREVITCH DAN BLUMLER, PERAN MEDIA:

1.        MENGAWASI LINGKUNGAN SOSIAL POLITIK

2.        MELAKUKAN AGENDA SETTING UNTUK MASALAH AKTUAL YANG MEMERLUKAN SOLUSI

3.        MENJADI PLATFORM FORUM DISKUSI

4.        MEMBANGUN DIALOG

5.        MEMBANGUN MEKANISME UNTUK KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM KEBIJAKAN PUBLIK

6.        MENDIDIK MASYARAKAT MELAKSANAKAN HAK POLITIK

7.        MENOLAK CAMPUR TANGAN TERHADAP PERS

8.        MENGEMBANGKAN POTENSI MASYARAKAT